II
DASAR HUKUM
Adapun Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi ini disusun berdasarkan :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.
- Undang – Undang Nomor 25 TaHUN 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tenyang Kearsipan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahgun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaha Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 157)
- Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan pemerintah Provinsi NTB
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat